Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dan Pemerintah RI yang ditandatangani di Helsinki tahun 2005 adalah titik balik penataan masa depan dan kebangkitan peradaban Aceh. Semua pihak menyadari bahwa kesepakatan damai yang kini telah dinikmati masyarakat Aceh didapat melalui proses yang panjang dan dengan harga yang sangat mahal, tidak terkira kerugian akibat perang yang telah memberi dampak demikian besar bagi masyarakat dan negara.
Tidak ada pihak manapun menginginkan penderitaan dan kerugian peradaban itu terulang lagi. Kesadaran tersebut telah tercermin dalam butir-butir kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM, dimana tercantum dengan jelas beberapa poin yang memberi perhatian khusus terhadap bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di masa lalu agar perdamaian benar-benar menjadi milik bersama. Butir-butir kesepakatan tersebut telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 29 UUPA menggarisbawahi bahwa untuk menindaklanjuti penyelesaian sengketa di masa lalu dan memenuhi hak-hak korban maka pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi menjadi agenda wajib pemerintah setelah terwujudnya perdamaian.
Untuk mendukung agenda kerja dan kewajiban pemerintah tersebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat Aceh yang terdiri dari Koalisi NGO-HAM, Kontras Aceh, LBH Aceh, dan Komunitas Tikar Pandan dengan dukungan ICTJ membentuk konsorsium advokasi Hak Azasi Manusia sebagai wadah untuk turut mendedikasikan gagasan dan sumberdaya, diantara agendanya adalah mengoptimalkan pengetahuan masyarakat tentang makna keadilan transisi dan kampanye anti kejahatan kemanusiaan. Potensi terulangnya konflik harus senantiasa diwaspadai, memori tentang bagaimana dampak kekerasan harus selalu dijaga, semua dengan tujuan agar kejahatan perang yang merupakan malapetaka akibat tindakan manusia (man-made disaster) tidak terulang lagi. Salah satu wujud dedikasi tersebut adalah pembentukan situs memorialisasi terhadap berbagai pelanggaran HAM di Aceh yang diberi nama Museum HAM Aceh. Museum yang dimaksud di sini adalah satu pusat informasi dan ingatan yang dapat diakses terbuka oleh masyarakat.
Saat ini Museum HAM telah diperkenalkan ke masyarakat melalui dua bentuk pendekatan yakni visual (dalam bentuk bangunan/gallery) serta virtual (dalam bentuk situs dunia maya), pendekatan kedua ditekankan demi mengatasi persoalan jarak dan keterbatasan ruang, serta mengingat teknologi informasi yang sudah demikian berkembang.
Diluncurkan ke publik sejak tahun 2011, Museum HAM Aceh diharapkan menjadi sumbangan tersendiri bagi kerja-kerja kemanusiaan di Aceh dan mendukung terjaganya perdamaian, serta memberi andil dalam menawarkan mekanisme penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
Sebagai tempat pembelajaran, Museum HAM Aceh percaya pada pendekatan pedagogi kultural yakni dengan memberi informasi ke publik melalui medium yang populer dan bersifat mendidik. Meredam berkembangnya budaya kekerasan membuat Museum HAM Aceh memilih tidak mengedepankan visualisasi kekerasan. Museum HAM Aceh menggelar serial workshop, pameran, diskusi dan pemutaran film dengan tema yang relevan sebagai agenda berkala. Keterbatasan ruang yang dimiliki disiasati dengan memaksimalkan medium virtual. Data sejarah dan kronologi peristiwa masa lalu di Aceh sebagai bahan studi bisa diakses di situs www.museumhamaceh.org, baik dari sumber pemberitaan media massa maupun sumber yang telah diverifikasi oleh anggota konsorsium Museum HAM Aceh.
Tahun 2012 menandai satu tahun usia berdirinya Museum HAM Aceh. Risalah di tangan Tuan/Puan ini selain sebagai sebuah ingatan sederhana kenapa Museum HAM Aceh ada, juga sebagai pesan dan pendekatan terhadap berbagai pihak agar senantiasa mengawal berkah perdamaian yang sudah kita raih bersama.
Tidak mengubur sejarah dan kesalahan masa lalu adalah langkah awal untuk kita belajar menuju peradaban yang besar. Mengungkap kebenaran dan saling memaafkan merupakan syarat untuk kita mampu menyatukan cara pandang: membangun Aceh yang damai dan bermartabat
